Teks foto : Komisi III DPRD Samarinda saat melakukan sidak terkait reklamasi pertambangan (rk)
ASPIRASIKALTIM.COM – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menegaskan jika dirinya merasa ada yang kurang dalam pengawasan terhadap reklamasi pasca tambang.
Hal ini guna mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan, tentu saja pelaksanaan reklamasi menjadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan. Namun, DPRD Samarinda kali ini menemukan kelemahan yang serius dalam pelaksanaan reklamasi tersebut.
Dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang digelar oleh Komisi III DPRD Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda terdapat sejumlah pelanggaran yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di Samarinda Utara.
Sidak kali ini menyasar dua perusahaan kontraktor tambang yaitu PT Puspa Jula dan PT Mitra Indah Lestari. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa kedua lokasi tersebut belum memenuhi standar reklamasi yang memadai.
Ia menyebutkan bahwa salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah ketiadaan sedimen pond dan system resapan air yang berfungsi optimal. Sehingga akan berdampak pada material tambang yang terbawa air hujan dan berpotensi mencemari lingkungan dan memperparah sedimentasi di sungai-sungai sekitar.
“Kami menemukan bahwa proses reklamasi belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berisiko memicu banjir di wilayah permukiman,” terangnya, Rabu (19/3/2025).
Kendati demikian, Komisi III DPRD Samarinda berencana untuk menindaklanjuti hasil sidak ini dengan meminta pertanggung jawaban perusahaan tambang yang bersangkutan dan mendesak tindakan tegas dari pihak berwenang.
“Pengawasan berkelanjutan menjadi penting agar masalah lingkungan akibat aktivitas pertambangan dapat diminimalkan,” tutupnya.
