ASPIRASIKALTIM.COM – Hujan deras yang mengguyur Samarinda kembali memicu banjir dan longsor di sejumlah titik kota. Menanggapi kondisi ini, DPRD Samarinda mendesak dilakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem pengendalian bencana perkotaan yang selama ini dinilai hanya reaktif, bukan preventif.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa musibah semacam ini bukan hal baru. Namun yang disayangkan, pola penanganan tidak pernah berubah signifikan.
“Setiap tahun kita hadapi banjir dan longsor, tapi yang berubah cuma permintaan maaf. Padahal ini soal manajemen risiko, bukan sekadar menyalahkan cuaca,” ujar Rohim, Selasa (10/6/2025).
Ia menyebut longsor di Terowongan Selili dan genangan di sejumlah permukiman hanyalah gejala dari persoalan sistemik yang belum dijawab dengan solusi menyeluruh.
DPRD akan memanggil Dinas PUPR dan instansi teknis lain untuk mengevaluasi efektivitas program pengendalian banjir, termasuk proyek drainase, kolam retensi, dan tata ruang di kawasan rawan.
“Faktanya, drainase banyak yang buntu, ruang terbuka makin sempit, dan pembangunan sering tidak mengindahkan kontur wilayah. Ini harus ditata ulang dari hulunya,” tegasnya.
Menurut Rohim, pembenahan teknis seperti normalisasi saluran dan pembangunan kolam retensi tak akan maksimal tanpa disertai penegakan aturan tata ruang yang konsisten.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat sebagai bagian dari mitigasi nonfisik.
“Jangan terus-menerus bergantung pada proyek. Penanganan bencana itu soal sistem, disiplin, dan edukasi. Kita sudah terlalu lama tambal sulam,” pungkasnya. (adv)
