ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar rencana pengoperasian sekolah bertaraf internasional di kawasan Loa Bakung tidak mengaburkan prioritas utama: pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah kota.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyebut kemajuan di sektor pendidikan tak boleh hanya diukur dari kehadiran bangunan megah atau kurikulum asing, tetapi harus menyentuh seluruh jenjang sekolah secara adil baik negeri maupun swasta.
“Kita menyambut baik sekolah modern, tapi yang lebih penting adalah memastikan sekolah-sekolah biasa tidak terus tertinggal. Pemerintah harus mengurus semuanya, bukan hanya yang berbasis Cambridge,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).
Ia menegaskan bahwa hadirnya sekolah unggulan harus menjadi pemicu perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan justru menambah kesenjangan akses. DPRD, kata dia, akan terus mendorong Dinas Pendidikan agar memperkuat pengawasan kualitas guru, sarana dasar, serta sistem zonasi di semua sekolah.
Ismail juga mewanti-wanti soal seleksi masuk dan rekrutmen tenaga pendidik di sekolah internasional tersebut. Menurutnya, prosesnya harus akuntabel dan bebas dari praktik titipan.
“Jika seleksinya tertutup atau tidak jujur, yang terjadi bukan kemajuan, tapi justru mengikis kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap sekolah baru ini tidak hanya mencetak siswa unggul secara akademik, tapi juga menjadi ruang inklusif yang bisa menjembatani berbagai latar belakang ekonomi siswa. Ia menyinggung pentingnya beasiswa dan program afirmasi agar anak-anak dari keluarga menengah ke bawah tidak terhalang biaya atau status sosial.
“Kita tidak ingin sekolah ini hanya menjadi ruang eksklusif untuk kalangan tertentu. Pendidikan seharusnya jadi jembatan mobilitas sosial, bukan penguat sekat kelas,” tambahnya.
Ia menyatakan, DPRD akan memantau seluruh tahapan persiapan, termasuk rekrutmen guru dan pengelola sekolah, hingga pembukaan penerimaan siswa baru yang direncanakan dimulai tahun ajaran 2025.
“Kalau kita benar-benar ingin menciptakan lompatan pendidikan, maka keadilan, transparansi, dan pemerataan mutu harus jadi fondasi,” tutupnya. (adv)
