Kukar Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat, Fokus Pendidikan bagi Masyarakat Miskin

_{^{Teks Foto : Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, usai mengikuti Kegiatan Kukar Berzakat (AK)}}

ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempersiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk masyarakat miskin.

Dalam rapat yang digelar pada Kamis (20/3/2025), Pemkab Kukar diminta menyediakan lahan seluas 5 hingga 10 hektare sebagai persyaratan utama pembangunan sekolah tersebut.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta UPTD Dinas Pendidikan Provinsi untuk mencari lokasi yang sesuai.

“Kami sudah melakukan pengecekan apakah ada sekolah di Kukar, baik SD, SMP, atau SMA, yang memiliki lahan seluas itu, ternyata tidak ada, oleh karena itu, kami mencari alternatif lahan baru milik pemerintah daerah yang bisa didaftarkan ke dalam sistem aplikasi program Sekolah Rakyat,” ujar Sunggono.

Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar telah mempertimbangkan lahan di sekitar Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu, yang lokasinya dekat dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan lahan yang telah dihibahkan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Lokasi ini dinilai memenuhi syarat karena sudah memiliki akses jalan, listrik, air, serta jaringan telekomunikasi yang memadai.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang akan menampung hingga 1.000 siswa, dengan fokus pada pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Sunggono menjelaskan, seluruh biaya pembangunan infrastruktur sekolah akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sementara pemda hanya perlu menyediakan lahan.

Ia juga menjelaskan, saat ini program ini telah berjalan di 100 wilayah di Indonesia, dengan 25 titik di Jawa Timur, 25 di Jawa Tengah, 25 di Jawa Barat, serta 25 lainnya di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Kukar belum termasuk dalam daftar penerima, namun pemerintah daerah berupaya agar dapat bergabung dalam program tersebut pada tahun mendatang.

“Kami berharap Kukar bisa masuk dalam program ini, karena pendidikan gratis bagi masyarakat miskin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah,” pungkas Sunggono. (adv/Am)