Pemkab Kukar Sambutbain Upaya Sinergi Nasional dalam Pengelolaan Tata Ruang dan Agraria

^{_{Teks Foto : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, beserta jajaran saat mengikuti rapat yang di selenggarakan Kementerian Dalam Negeri, secara virtual (AK)}}

ASPIRASIKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam mendukung sinergisitas tingkat nasional terkait dengan pengelolaan tata ruang, agraria, kehutanan, dan informasi geospasial.

Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (17/3/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kukar mengikuti acara daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, acara ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara beberapa kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG). 

“Nota kesepahaman ini menjadi dasar bagi para pihak untuk mengintegrasikan tugas dan fungsi dalam berbagai sektor, termasuk percepatan pendaftaran tanah, pencegahan sengketa agraria, serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang,” ujar Taufik.

Selain itu, dalam agenda ini juga dibahas implementasi program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah subsidi serta pemeriksaan kesehatan gratis.

Dalam rapat itu, seluruh Pemkab diarahkan untuk memaksimalkan layanan kesehatan di puskesmas dengan memanfaatkan anggaran APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

“Kami akan mewajibkan seluruh ASN dan keluarganya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan gratis demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan,” tambahnya. 

Terkait program tiga juta rumah subsidi, Pemkab Kukar akan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, salah satu langkah awalnya adalah menginventarisasi tanah yang bisa digunakan untuk mendukung program tersebut, termasuk lahan yang sudah masuk dalam kategori bank tanah. 

Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat semakin erat, sehingga berbagai program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif di daerah.  (adv/Am)