Ketua Pansus I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata (AK.Com).
ASPIRASIKALTIM.Com, SAMARINDA – Kota Samarinda mengalami persoalan lahan pemakaman yang diduga dikomersilkan oleh swasta.
Sebagai upaya menyelesaikan perkara tersebut, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas tentang pemenuhan lahan permukiman yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Ketua Pansus I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata mengatakan bahwa hasil dari pembahasan bersama Disperkim yaitu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman. Terlebih ada dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang menjadi sorotan karena kapasitasnya yang sangat terbatas.
“TPU Serayu dan Taman Pemakaman Muslim Husnul Khotimah di kawasan Tanah Merah, dua TPU ini kapasitasnya sudah hampir penuh, bahkan ada dugaan jika lahannya dikomersilkan oleh swasta,” bebernya.
Adanya dugaan pemetaan kawasan TPU di Samarinda ditaksir dengan harga yang cukup tinggi. Namun, bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) sudah melakukan inventarisasi lahan yang rencananya akan dijadikan sebagai TPU secara gratis.
Sementara itu, belum ada pihak yang mengatur tentang pengelolaan lahan pemakaman umum di Samarinda. Hal ini lah yang menyebabkan beberapa lahan-lahan di TPU dikuasai oleh salah satu pihak.
“Kami (Pansus I DPRD) beserta Komisi I DPRD Samarinda nantinya akan membuat rekomendasi ke Pemkot untuk membentuk UPTD Pemakaman,” jelasnya.
Tak hanya membahas lahan saja tapi juga akses menuju TPU yang terkadang tidak terawat seperti jalan dan penerangan. “Dua itu juga penting, kami pun nanti akan bahas lagi melalui Pansus I,” tutupnya. (rk)
