ASPIRASIKALTIM.COM – Menyusul insiden penembakan di depan salah satu tempat hiburan malam di Jalan Imam Bonjol, DPRD Kota Samarinda meminta tindakan tegas terhadap peredaran senjata ilegal yang diduga kian marak di wilayah perkotaan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut kejadian itu bukan hanya masalah kriminalitas, tetapi bukti bahwa pengawasan atas kepemilikan dan peredaran senjata, baik legal maupun ilegal, mulai longgar dan perlu segera diperketat.
“Yang terjadi di Samarinda sudah bukan kejadian biasa. Ini menunjukkan ada potensi ancaman serius terhadap keamanan publik jika senjata beredar tanpa kontrol yang ketat,” ujar Samri, Rabu (4/6/2025).
Ia meminta aparat dan pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua izin senjata api yang pernah dikeluarkan, termasuk siapa yang memilikinya, dalam konteks apa, dan apakah penggunaannya selama ini terpantau secara berkala.
Menurutnya, ada kegamangan di masyarakat pasca kejadian. Banyak warga yang khawatir kota ini akan kehilangan rasa aman jika senjata dengan mudah dimiliki atau digunakan di luar kendali.
“Kita bicara soal benda mematikan. Jadi sistem pengawasan harus jauh lebih kuat dibandingkan alat lainnya,” tegasnya.
Selain mengevaluasi izin legal, Samri juga meminta penindakan serius terhadap pasar gelap senjata yang diduga terus berjalan secara terselubung. Ia menyebut, DPRD siap mendorong pembentukan forum koordinasi dengan aparat hukum untuk mengawasi isu ini lebih ketat di tingkat kota.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya skrining mental dan evaluasi perilaku terhadap pemilik senjata yang sah. Samri menyebut, tanpa tahapan itu, senjata justru bisa berpindah fungsi menjadi alat pelampiasan konflik pribadi.
“Kepemilikan senjata bukan soal gengsi atau status sosial. Ini soal kesiapan psikologis dan tanggung jawab. Kalau sistemnya rapuh, maka kita sedang menciptakan bom waktu,” tambahnya.
DPRD, kata dia, mendesak agar kasus ini tidak berhenti di penangkapan pelaku saja, melainkan menjadi momentum perbaikan regulasi, distribusi, hingga penegakan hukum yang lebih progresif terhadap segala bentuk kepemilikan senjata tanpa kendali.
“Kalau kota ini ingin tetap aman, kita harus mulai bersikap tegas terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kekacauan,” tutup Samri. (adv)
