DPRD Samarinda Dorong Penertiban Pom Mini Ilegal Demi Keselamatan Warga

ASPIRASIKALTIM.COM – DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa penertiban usaha pom mini ilegal kini memiliki dasar hukum yang jelas.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Perda Trantibum), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penegakan aturan di lapangan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa aturan baru ini memberikan kepastian bagi aparat untuk menindak keberadaan pom mini yang sebelumnya sulit dijangkau secara hukum.

Menurutnya, penertiban bukan hanya soal penataan kota, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat.

“Banyak pom mini berdiri di tengah permukiman padat tanpa standar keselamatan yang memadai. Ini berpotensi memicu kebakaran, apalagi jika tidak ada prosedur penggunaan alat dan pengamanan yang jelas,” ujarnya.

Samri mencontohkan, sejumlah pom mini ditemukan beroperasi tanpa aturan dasar, seperti larangan penggunaan ponsel dan kewajiban mematikan mesin saat pengisian bahan bakar.

Berbeda dengan stasiun resmi yang menerapkan standar ketat, kondisi ini membuat risiko kebakaran semakin tinggi.

Ia menegaskan, penertiban ini tidak dimaksudkan untuk mematikan mata pencaharian warga, melainkan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya insiden berbahaya yang bisa mengorbankan banyak orang.

“Kami memahami sebagian masyarakat merasa pom mini mempermudah akses BBM. Tapi kemudahan itu tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan sekitar,” tegas politisi PKS tersebut.

Dengan adanya Perda Trantibum, DPRD Samarinda mendorong Satpol PP segera mengambil langkah konkret di lapangan untuk menekan potensi kebakaran dan meningkatkan rasa aman warga.

“Semua pihak harus melihat aturan ini sebagai bentuk perlindungan, bukan penghalang. Kami tidak ingin ada korban hanya karena kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkasnya. (adv)