ASPIRASIKALTIM.COM – Penanganan banjir di Kota Samarinda kembali dipertanyakan. Kali ini, sorotan datang dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, yang menilai pemerintah kota belum memiliki mekanisme krisis yang solid dalam menghadapi bencana rutin tersebut.
Menurutnya, banjir bukan lagi masalah insidental, melainkan musibah yang sudah dapat diprediksi. Namun, respon lintas dinas masih sporadis dan minim koordinasi.
“Yang kita lihat selama ini adalah reaksi, bukan perencanaan. Saat hujan deras, semua panik. Tapi begitu surut, ya diam lagi,” ungkap Andriansyah, Rabu (28/5/2025).
Ia menyoroti absennya forum koordinasi permanen antar-organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam urusan banjir. Mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Lingkungan Hidup, hingga BPBD dan Dishub.
Andriansyah menyebut seharusnya ada protokol terpadu, bukan kerja sendiri-sendiri. “Kalau masih sibuk dengan urusan masing-masing, ya jangan salahkan kalau air terus datang tanpa solusi,” sindirnya.
Ia mendorong Pemkot membentuk satuan tugas gabungan lintas OPD yang tak hanya aktif saat bencana terjadi, tetapi juga bergerak dalam pemetaan risiko, edukasi publik, dan pengendalian tata ruang jangka panjang.
“Kalau sistem tidak dibenahi sekarang, kita akan terus begini. Tiap musim hujan jadi ritual tahunan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyarankan agar anggaran penanggulangan banjir diarahkan ke skema berbasis kolaborasi. “Jangan hanya proyek drainase. Yang kita butuh itu sistem,” pungkasnya. (adv)
